PDF Cetak E-mail

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang
Penetapan Kepengurusan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (DPPKB) Tahun 2009-2013 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 532 Tahun 2009 berkonsekuensi pada berbagai kewajiban yang harus diimplementasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Konteks ini mengharuskan peran setiap personalnya untuk proaktif melakukan kewajiban kelembagaan sesuai dengan ketentuan perundangan, dengan lingkup rencana dan program aksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Diharapkan dengan semangat dan konsistensi program aksi ini, mekanisme serta dinamika kinerja dalam wahana DPPKB secara sinergis akan bermuara pada tercapainya tujuan kelembagaan yakni menjadi mitra independen Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat menuju pada tercapainya penyelenggaraan pendidikan yang merata dan bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sepadan dengan tuntutan  zaman.
Seiring dengan waktu terbentuknya DPPKB yang baru menginjak bulan ke-5, maka fasilitas organisasinyapun masih sangat minim. Kondisi ini, berpotensi menjadi faktor penghambat pencapaian hasil kerja lembaga, baik yang telah dirumuskan melalui forum rapat internal rutin yang dilakukan setiap hari Jumat, maupun program hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Kalbar yang telah diselenggarakan pada Bulan Desember 2009. Untuk itu, fasilitasi dari Dinas Pendidikan maupun Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Barat sangat dibutuhkan oleh DPPKB, terutama dalam pengadaan sistem peralatan organisasi maupun fasilitas penunjang personal kelembagaan lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini secara prinsip dimaksudkan sebagai upaya dalam menjalankan roda organisasi, agar mampu mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi secara efektif, terutama dalam menunjang kemitraan menuju tercapainya tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
Untuk mencapai kondisi tersebut, terdapat beberapa infrastruktur organisasi dalam lingkup DPPKB yang secara proporsional perlu dipenuhi secara terencana, bertahap, sistematis, dan berkelanjutan, baik berupa fasilitas pokok organisasi maupun fasilitas penunjang personalnya. Pemenuhan kebutuhan organisasi dengan penyediaan fasilitas tersebut, diharapkan dapat menopang sistem organisasi dalam mencapai target proram kerja jangka pendek maupun jangka menengah.

B.  Maksud dan Tujuan
1.  Maksud
Maksud pengajuan Proposal Kegiatan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat ini adalah mendapatkan sarana prasarana pendukung (Infrastructure capacity) untuk menunjang eksistensi dan penguatan kelembagaan DPPKB, agar dapat mengimplementasikan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor : 532 Tahun 2009.

2.   Tujuan
Tujuan pengajuan Proposal Kegiatan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat ini adalah mendapatkan dana yang dialokasikan untuk: Penggaran Biaya Personil ; dan Penganggaran Biaya Langsung Non Personil, serta rencana program tahun 2010 yang meliputi:
a. Dana representative pengurus organisasi DPP-Kalbar, yang meliputi: Honorarium Ketua; Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil Sekretaris; Bendahara; dan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi, serta Tenaga dan Operasional kesekretariatan, dengan besaran anggaran Rp 768.000.000,00 (Tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah)
b. Biaya langsung non personil untuk membiayai implementasi program setiap komisi dalam sistem organisasi DPPKB yang meliputi :
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Memediasi peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkup PAUD melalui Forum Diskusi Terfokus yang melibatkan HIMPAUDI, FORUM PAUDI, dan GOPTKI, dengan anggaran sebesar Rp 45.000.000,00. Program ini diprioritaskan untuk menumbuhkan motivasi bagi pentingnya penyelenggaran pendidikan anak usia dini bagi manusia yang belum dewasa dengan pemberlakuan pembelajaran yang bermula dari tipologi perkembangan anak yang berorientasi pada  penumbuhkembanagn fungsi awal sosialisasi
2) Program Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen): Workshop pengembangan kriteria/standar pendidik dan tenaga kependidikan serta fasilitas pendidikan, sesuai dengan kondisi daerah di Provinsi Kalimantan Barat, dengan anggaran sebesar Rp 80.000.000,00. Program ini dimaksudkan untuk mencegah implementasi penyeleng-garaan pendidikan yang tidak memenuhi standar mutu pembelajaran. Muara dari program ini dapat dijadikan sebagai pijakan dasar dalam menindaklanjuti perkembangan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Kalbar, agar secara sistematis dan berkelanjutan dapat dievaluasi, sehingga mutu yang diharapkan dapat dicapai secara terukur
3) Program Komisi Pendidikan Tinggi (Dikti): Penyusunan Basis Data Spasial Penyelenggara Pendidikan Tinggi di Kalimantan Barat berbasis Sistem Informasi Geografi dengan besaran anggaran sebesar Rp 70.000.000,00. Penyusunan Basis Data Spasial tersebut dimaksudkan untuk menginventarisir secara tematik permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi menuju pencapaian mutu dan akreditasi, bagi pendidikan berbasis akademik maupun vokasional di Kabupaten/Kota se-Kalbar.
4) Program Komisi Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI): Inventarisasi kelembagaan penyelenggaraan pendidikan Nonformal di Kalimantan Barat yang berorientasi pada keterampilan vokasional beserta penyusunan hierarkhis eksistensinya berdasarkan kebutuhan masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp 65.000.000,00. Program ini dimaksudkan untuk menginventarisasi kelembagaan pendidikan nonformal yang telah eksis di masyarakat dengan prioritas pada kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada dunia kerja. Dengan demikian, akan dapat dihimpun dan diklasifikasikan eksistensi setiap kelembagaan pendidikan non formal berdasarkan kemampuannya dalam mewujudkan keterampilan yang berorientasi pada dunia kerja yang diperlukan oleh generasi muda/angkatan kerja dalam lingkup Kalimantan Barat.
5) Program Komisi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK): Sosialisasi dan advokasi yang diprioritaskan bagi anak usia sekolah yang belum mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan akibat keterbatasan mental dan kekurangsadaran orang tua akan pentingnya pendidikan layanan khusus bagi anak dimaksud, dengan besaran anggaran Rp 45.000.000,00. Program ini dimaksudkan untuk mendiseminasikan pentingnya peranserta pemerintah dalam memotivasi masyarakat bagi pemberian layanan pada anak usia sekolah yang mengalami hambatan akibat keterbelakangan kualitas intelektualnya.
6) Program Komisi Pendidikan Keagamaan: Memediasi terwujudnya kebersamaan yang berazaskan pada kehidupan yang pluralis dengan penyelenggaraan workshop bagi  tenaga pendidik dan kependidikan tentang pendidikan multicultural dan pluralisme di Kalimantan Barat, dengan anggaran sebesar Rp 45.000.000,00. Program yang berfungsi untuk memediasi terjadinya kerukunan antar umat beragama ini diprioritaskan pada generasi muda dan pemuka agama serta tokoh masyarakat agar secara alamiah menerima keberagaman agama dan kepercayaan sebagai asset pembangunan yang perlu terus diperlihara demi pembangunan berkesinambungan di Kalbar.
c. Mendapatkan bantuan pengadaan alat inventaris kantor yang dibutuhkan oleh kesekretariatan DPPKB, yang meliputi : Komputer + printer (1 unit); Laptop (1 unit); Infocus (1 unit) ; camera digital (1 unit) ; Tape recorder (1 unit) dengan anggaran sebesar Rp 26.000.000,00. Pengadaan peralatan inventaris kantor ini secara mendasar diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran, agar dapat berfungsi optimal dalam menunjang aktivitas DPPKB yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya penguatan kelembagaan, sehingga tugas pokok dan fungsinya dapat tertunjang secara proporsional.
d. Program Studi Banding Dewan Pendidikan ke Provinsi DKI dan Jawa Timur, dengan anggaran sebesar Rp 108.400.000,00. Program ini tidak bersifat kolektif, tetapi hanya melibatkan komisi yang secara akurat memiliki program yang dalam perspektif regional perlu diperbandingkan sebagai bahan kajian untuk lebih mengembangkan pola kerja dan arahan program DPP dengan mengadopsi hasil yang diasumsikan lebih berdaya guna bagi arahan pengembangan penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Barat.
e. Program Sosialisasi dan Koordinasi DPPKB dengan anggaran sebesar          Rp 76.000.000,00. Program ini difokuskan pada upaya-upaya internal kelembagaan untuk mengefektifkan implementasi program maupun pada lingkup hearing data serta informasi yang bermanfaatan untuk memperkuat kelembagaan menuju pada pencapaian visi dan misi serta tujuan didirikannya DPP. Oleh karenanya diperlukan sosialisasi melalui media masa/pers, kemudian menjembatani arus informasi melalui penerbitan bulletin serta membentuk forum diskusi terfokus dengan berbagai stakeholders agar hasil kinerja DPP juga mendapatkan umpan balik secara proporsional dari berbagai pihak yang berkompeten untuk memberikan evaluasi.
f. Program Pelaporan Kegiatan yang telah diimplementasikan, dengan anggaran sebesar Rp. 2.900,00. Program ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan berbagai aktivitas DPPKB sebagai bahan pelaporan pertanggungjawaban yang juga berfungsi sebagai materi kearsipan untuk umpan balik bagi setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh setiap komisi beserta anggota secara komprehensif.
Berdasarkan ke-6 program yang telah dibahas secara intensif dalam lingkup internal kelembagaan terutama dalam hal kelayakan dan kepatutan implementasinya, maka DPPKB pada tahun anggaran 2010 mengajukan usulan proposal tambahan penganggaran kepada Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Barat, sebesar Rp 1,331,300,000 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

C. Sasaran Proposal

Sasaran proposal kegiatan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat ini adalah:
1. Mengimplementasikan manajemen organisasi DPPKB dalam menunjang fungsinya sebagai mitra independent Dinas Pendidikan pada upaya penyelenggaraan pendidikan lebih berkualitas yang dilakukan secara bertahap, terarah, serta berkesinambungan
2. Merumuskan program yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Gubernur Kalbar sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan dan kebijakan bagi terselenggarakannya program pendidikan secara lebih terarah dan terukur menuju pencapaian mutu yang diharapkan.

D. Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan DPP yang akan diimplementasikan pada tahun 2010 pada proposal ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan, terutama pada tugas pokok dan fungsi kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional yang lebih dikonkretkan oleh Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor: 532 Tahun 2009 dengan berpedoman pada tujuan, p[eran dan tugas yang telah diamanatkan di dalamnya.

E.  Hasil yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan (output) adalah dokumentasi aktual dan ilmiah yang dapat digunakan sebagai pendukung sistem perumusan kebijakan dan atau keputusan yang diperlukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi serta sebagai masukan kepada Gubernur dalam menindaklanjuti program yang berbasis pada penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Barat yang terbebas dari in-efisiensi program.
Demikian kami sampaikan proposal kegiatan dan anggaran program kerja, berdasarkan komisi-komisi di DPPKB untuk menunjang eksistensi dan penguatan kelembagaan dalam mengimplementasikan mandat UU RI Nomor: 20 Tahun 2003, yang telah dikonkretkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 77 Tahun 2008, tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan tentang tujuan, peran dan tugas Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 532 Tahun 2009.