Ditulis oleh Bagus Kosminto    Senin, 15 November 2010 08:23    PDF Cetak E-mail
Dewan Soroti Tunjangan Guru Terpencil

Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sidarno, menyayangkan di beberapa daerah kabupaten/kota tidak mendapatkan tunjangan guru daerah terpencil. Seperti di Kabupaten Kapuas Hulu hanya kurang dari separuh guru yang menerima tunjangan tersebut.

”Jadi apakah selama ini kurang koordinasi antar dinas pendidikan kabupaten dan dinas pendidikan provinsi, terkait dengan tunjangan guru terpencil itu?” kata Sudarno, di pontianak, baru-baru ini.

Mantan guru Gembala Baik ini berpendapat, para guru yang berhak mendapat tunjangan tersebut jangan dibebankan dengan persyaratan administrasi. Tetapi, menurutnya harus ada kebijakan dan upaya-upaya dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi memperjuangkan tunjangan gaji terpecil tersebut.

”Dinas Pendidikan di kabupaten itu harus memfasilitasi, bukan mempersulit. Kan kasihan mereka (guru daerah terpencil) harus ambil gaji saja susah payah, apalagi mau berurusan ke kota,” kesal Sudarno.

Menurutnya, permasalahan tunjangan tersebut harus disosialisasikan dan dikoordinasikan terlebih dahulu, sebelum akhir tahun seperti sekarang. Ia harapkan kepada dinas pendidikan kabupaten harus membuat data ulang, terutama bagi kabupaten yang belum punya data lengkap.

Kemudian sambung Sudarno, dari data tersebut nantinya, diharapakan tahun mendatang tunjangan guru terpencil tidak lagi tumpang tindih persyaratan dalam menyalurkannya.

”Jangan hanya karena lalai, membuat guru daerah terpencil tidak mendapat penghargaan negara, orang seperti mereka itu langka mau bertugas di pedalaman,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, Alexius Akim, menjelaskan tidak dapat disalurkan tunjangan guru terpencil di beberapa kabupaten/kota tersebut, dikarenakan data penerima tunjangan tidak lengkap dari dinas pendidikan kabupaten. Seperti, kejadian di Kabupaten Kapuas Hulu.  

“Seperti dari Kabupaten Kapuas Hulu tidak memberikan laporan lengkap ke provinsi, padahal kami menunggu sampai batas waktu yang ditentukan sampai tanggal 20 November tahun ini,” jelasnya usai upacara di halaman kantor Gubernur, Rabu (10/11).

Dikatakan dia, dari Kabupaten Kapuas Hulu hanya memberikan data sebanyak 300 guru, padahal data dinas pendidikan provinsi memiliki data 1127 guru. “Jadi kami nilai mereka tidak merespon, padahal ini upaya pemerintah untuk mensejahterakan guru di daerah terpencil,” jelasnya.

Beberapa waktu lalu, Akim mengatakan pencarian dana gaji bagi guru yang telah disertifikasi, sudah dijadwalkan cair pada 20 November 2010 mendatang. Sedangkan total dana yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, sebesar Rp 46 miliar untuk tunjangan guru-guru di daerah terpencil.  

“Kami usahakan secepatnya tunjangan ini bisa disalurkan. Untuk Kabupaten Sintang, Kabupaten Pontianak sudah disalurkan sebesar Rp 1,5 juta x 13. Hanya Kabupaten Kapuas Hulu yang belum menerima penyaluran,” terangnya lagi.

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh